JANJI DEMOKRASI LIBERAL

JANJI DEMOKRASI LIBERAL

 

oleh : M. Yudhie Haryono

“Apalah gunanya janji politik, bila ia tak pernah terjadi di alam nyata?” kata sebuah iklan di salah satu surat kabar nasional. Iklan ini mengomentari iklan-iklan politik yang ditebar oleh partai penyokong pemerintah. Cibiran ini sederhana tetapi sangat mengena. Sebab, yang kita butuhkan memang bukan sekedar iklan, tetapi pelaksanaan dari isi iklan tersebut. Singkatnya, rakyat banyak butuh bukan janji, tetapi bukti. Bukan sekedar kalimat ”kami akan,” tetapi juga ”kami telah dan akan terus.”

Jika mencermati iklan politik di zaman demokrasi liberal, kita seakan-akan melihat bahwa mereka [yang beriklan] lebih utama dari bekerja. Mereka yang belum bekerja, seakan-akan sudah bekerja. Mereka yang tak punya visi, seakan-akan punya gagasan besar yang dapat diimplementasikan. Mereka yang berwajah bopeng dan tak sempurna, akan terlihat smart dan menggiurkan bila dilihat dari iklannya. Sebab, fungsi vital iklan [politik] adalah membesarkan apa yang menjadi kelebihannya sekaligus menutup apa yang menjadi kelemahannya. Singkatnya, iklan politik adalah ”berbohong demi [kebaikan] cita-citanya.

Demokrasi liberal memang menghasilkan imaji dan harapan yang luar biasa bagi pemeluknya. Semua kaum demokrat yang beriman pada demokrasi liberal akan mengalami candu kebebasan hidup. Padahal, romantisme kebebasan dapat mengakibatkan kebiasaan berfantasi yang akan menjadikannnya ”tidak mampu” untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan nyata, kehidupan yang sesungguhnya. Sebab, hidup yang nyata adalah kehidupan untuk siap kalah dan menerima kekalahan.
Padahal, salah satu efek samping dari mereka yang beriman pada demokrasi liberal adalah selalu merasa akan menang, sehingga sulit menerima kekalahan. Banyak orang beriman pada demokrasi liberal ketika kalah mengalami tekanan dan stress karena tak kuasa menerima kekalahan. Tak sedikit yang sakit jiwa bahkan meninggal dunia.
Dalam sejarahnya, di mana orang banyak berdemokrasi liberal dengan akal pikirannya, di sana kekalahan sangat dekat dengan kemenangan. Jumlah keduanya sama walau tak serupa. Di setiap kemenangan, ada kekalahan. Dan, di setiap momen kekalahan, ada yang menang. Tidak ada demokrasi liberal yang menjamin kemenangan bersama atau kekalahan bersama.

Pemilu Anak Kandung Demokrasi Setiap kita memilih maka pastilah dihadapkan pada pekerjaan-pekerjaan lanjutan dari pilihan tersebut. Setelah memilih demokrasi liberal, pemilu adalah pekerjaan berikutnya. Anehnya, pemilu dianggap baru setiap ia datang. Mungkin karena di Indonesia selalu dengan partai baru, wajah baru, aturan baru, dana baru dan strategi baru. Akhirnya, ia dianggap sebagai kekuatan yang hidup dan menghidupi kehidupan suatu bangsa. Ia ditempatkan sebagai sumber kebenaran politik yang selalu segar dan menyegarkan. Ia dilakukan seakan-akan segera mendapat “kesuksesan.” Dan, dibaca seakan-akan mudah dilaksanakan. Lalu, dirayakan seakan-akan tanpa memerlukan cukup kapital, waktu dan tenaga borongan.

Padahal, pemilu adalah puisi minus. Bahkan seperti sains plus. Ia datang bagai jampi-jampi meta waktu, meta tempat dan meta pengetahuan. Ia disetarakan sebagai ide yang menakjubkan sekaligus pesta yang mengherankan. Ia dipeluk oleh berjuta orang, dijadikan diagnosa sekaligus panacea problema kemanusiaan.

Karena itu, dalam negara yang belum dewasa seperti kita, pemilu adalah hal luar biasa. Ia datang dan pergi berulangkali, juga hidup dan mati berkali-kali. Yang mengherankan, pemilu yang kita alami seringkali tidak melahirkan kebaruan yang berakal sehat sehingga menghasilkan tindakan sehat.

Jika melihat pemilu-pemilu yang sudah kita laksanakan maka kesimpulannya sederhana. Kita lupa belajar. Sebab, bukannya belajar dari pemilu yang lama, kita seakan-akan menikmatinya sebagai bagian dari takdir Tuhan yang tak perlu dicegah. Seperti mati, lahir dan jodoh. Padahal, takdir menjalani pemilu kemudian berulang lewat pangkal yang mirip sama; ekonomi-politik yang tak berpihak pada rakyat miskin. Itu artinya, jika negara lain hanya membutuhkan setahun sampai lima tahun untuk mempelajari dan mempraktekannya, kita tidak punya tengat waktu yang jelas kapan mau diakhiri pesan dasar dari pemilu liberal ini.

Karena itulah, membaca pemilu dalam demokrasi liberal yang kita alami dari waktu ke waktu seperti mengeja perubahan tanpa rencana. Walau kita menyepakati pergantian rezim dengan pemilu yang boros dan tidak efesien, tetapi rezim yang baru sering mengulang kembali dengan memperpanjang ketidakbecusan rezim yang digantinya. Mereka yang belum menang dan berkuasa selalu terlihat lebih bagus dalam tampilan dan iklannya. Tetapi, begitu mereka menang dan berkuasa; mereka sama walau tak serupa. Sama dalam hal praktek dan perilaku penguasa. Tak serupa yang menikmati gelimang kekuasaannya. Sama programnya, tak serupa subyeknya. Yang membedakan hanya orangnya. Pikiran, motif dan tindakannya sama persis bahkan kadang-kadang lebih buruk.
Di sinilah dibutuhkan kesadaran kolektif agar pemilu tidak menghasilkan perulangan rezim sehingga melahirkan ketidakpercayaan masal yang memproduksi golput pemilu. Sebaliknya, setiap pemilu seharusnya menghasilkan pergantian yang membuahkan kepastian demi terjaminnya kesejahteraan orang banyak. Pergantian subtansi, pergantian untuk pencapaian cita-cita bersama.

Sebab, sebuah pergantian, tidak cukup ditunggu secara alami. Pergantian meniscayakan aktor, strategi, jaringan, organisasi dan pengkondisian. Dalam konteks Indonesia peran pergantian itu sering dilakukan oleh kaum muda yang berkolaborasi dengan kekuatan-kekuatan rakyat diam. Konfigurasi kaum muda, masyarakat diam, pemimpin informal dan tokoh moralis yang bekerja di belakang layar adalah “subyek utama” bergantinya sebuah elit politik. Merekalah yang seharusnya berbeda secara subyek dan berbeda dalam pikiran, visi dan perbuatan.

Dan, agar pergantian menghasilkan sesuatu yang berbeda dan idealis, kita tidak boleh lupa. Melainkan harus selalu ingat akan kesalahan elit politisi masa lalu, serta berbagai peninggalan kesalahan dan kealpaan rezim sebelumnya agar mampu me­lahirkan rezim sejahtera yang demokratis. Kita harus selalu belajar mengingat apa yang “kurang” sambil menyempurnakan yang sudah berlangsung agar tidak jatuh berkali-kali pada lubang yang sama.
Karena itu mesti, rezim baru hasil pemilu demokrasi liberal seharusnya adalah sebuah rezim yang menekankan adanya konsensus sosial (social consensus) yang menyediakan jaminan bagi pembudayaan masyarakat politik (political society) dan distribusi keadilan secara merata (distributive justice) antara pemerintah dan rakyat serta mempraktekkan masyarakat sejahtera (welfare society). Sebuah rezim yang mempertemukan kebebasan subyektif (subjektive liberty) dan kebebasan obyektif (objective liberty) sehingga melahirkan public sphere bagi perdebatan-perdebatan rasional agar capaian cita-citanya dapat diaudit serta dipertanggungjawabkan.

Di sini tugas utama rezim hasil pemilu demokrasi liberal sebenarnya adalah fokus mengayomi seluruh entitas secara adil, menciptakan masyarakat sejahtera, menegakan hukum dan menjadi negara yang dicita-citakan oleh banyak orang seperti juga cita-cita para pendiri bangsa. Sebuah rezim yang bukan sekedar mampu menampilkan welfare state (aktor dan elite penguasa kaya) tetapi juga mampu melahirkan welfare society (masyarakat yang sejahtera) sambil mendorong keberlangsungan welfare religion (agama yang menyejah­tera­kan umatnya).

Jika gagasan di atas tidak menjadi agenda yang dapat direalisasikan bersama oleh mereka yang beriman pada demokrasi liberal, inilah saatnya mengatakan tidak pada mereka. Kini saatnya kita mengevaluasi dan memperbaiki segalanya. Kini saatnya kita menagih janji demokrasi liberal pada aktor-aktornya agar konsekwen dan realistis dengan janji-janji mereka.